Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyebutkan bahwa pelayanan publik masih menjadi salah satu sektor yang masih rentan korupsi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah.
Dalam hal ini, wujud korupsi muncul dalam bentuk hambatan untuk mendapatkan izin usaha, prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya tidak terduga yang sering ditemui pada birokrasi atau unit layanan pemerintah.
“Menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penyedia layanan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Pelayanan publik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus bisa memberi perlindungan lebih bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkap Johanis di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (6/12/2022).
Menurut Johanis, berbagai upaya telah KPK lakukan untuk menekan laju tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik. Namun, akibat rendahnya kepatuhan dan implementasi standar pelayanan yang mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi, upaya yang KPK sudah lakukan menjadi belum maksimal.
Digitalisasi Layanan Publik sebagai Solusi Tekan Korupsi
Menurut Johanis, sistem pelayanan publik butuh penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik.
“Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan dan itulah yang memunculkan konsep smart city, smart government, dan e-government, sehingga celah potensi korupsi bisa diminimalisir,” ungkap Johanis.
Apalagi, kemajuan teknologi sebenarnya sudah banyak membantu KPK melakukan tugas-tugasnya, dari mulai gedung KPK yang dirancang smart-building hingga paperless information system sebagai mekanisme komunikasi internal KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang diberikan lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.
Leave a Reply