Pembatasan COVID-19 memaksa kota untuk menyesuaikan strategi yang mungkin memiliki manfaat jangka panjang bagi penduduk, menurut peserta Smart Cities Connect, tetapi kesalahpahaman tentang upaya smart city tetap ada.
Pandemi COVID-19 menghancurkan kehidupan kota yang normal, menutup toko dan restoran, mengosongkan kantor dan kereta api komuter, dan mengirim gerombolan pengemudi pengantar barang ke jalanan. Ini memaksa kota untuk menilai kembali prioritas mereka dan menantang para pemimpin kota untuk menjadi lebih inklusif dalam perencanaan mereka.
Beberapa kekurangan menjadi jelas ketika kota-kota beralih ke teknologi untuk respons COVID mereka. Dallas dengan cepat mengetahui bahwa ia memiliki masalah bahasa, misalnya. “Sementara layanan penerjemahan telah tersedia untuk beberapa layanan kota yang untuk penduduk, pandemi dan pergeseran ke penggunaan komunikasi digital yang lebih umum menyebabkan peningkatan kebutuhan akan akses bahasa yang lebih beragam,” kata Amanda Nabours, arsitek TI untuk kota Dallas, dalam menanggapi survei. Kota tersebut kemudian membuat peta yang merinci bahasa yang paling umum digunakan di setiap kode pos, memungkinkan Dallas untuk memperluas ketersediaan layanan dan materi terjemahan.
Pandemi juga mengungkapkan keterbatasan teknologi di komunitas yang kurang terlayani. Chief Innovation Officer untuk San Antonio, Brian Dillard, mengatakan dalam menanggapi pertanyaan survei bahwa hal itu “menciptakan lebih banyak urgensi seputar masalah seperti kesenjangan digital, tata kelola data, infrastruktur digital dan kreasi bersama masyarakat.”
Hal itu diamini oleh Jeanne Holm, Wakil Walikota anggaran dan inovasi untuk Kota Los Angeles. “Pandemi mengubah cara Los Angeles menyediakan layanannya dan meningkatkan fokusnya terhadap kesetaraan, terutama seputar masalah akses internet dan konektivitas serta literasi digital,”
Beberapa kota terpukul keras oleh penurunan pajak dan pendapatan lainnya karena bisnis tutup, pariwisata berhenti dan konvensi dibatalkan. “Intervensi federal sangat membantu kota-kota, tetapi lebih sulit ketika basis pajak Anda tidak kuat untuk memulai,” kata David Sloane, seorang profesor di Departemen Perencanaan Kota dan Analisis Spasial di School of Public Policy Pricing at University, dari California Selatan.
Menemukan dana untuk proyek kota pintar menjadi “batasan” karena kota-kota memberlakukan pemotongan anggaran yang drastis, kata Direktur Kota Cerdas Philadelphia Emily Yates dalam menanggapi survei tersebut.
Chief Information Officer Detroit Art Thompson juga mengatakan dalam tanggapan surveinya bahwa “tantangan keuangan akan terus menjadi tantangan saat kami berupaya memberikan lebih banyak informasi.”
Bertujuan untuk proses inklusif, dengan hasil yang adil
Seperti bagian lain dari sektor teknologi, gerakan kota pintar sedang “matang”, kata Clark dari Ohio State University. Pergeseran tersebut, katanya, sebagian karena penolakan dari kelompok warga terhadap intervensi khusus, seperti pengumpulan data lampu jalan pintar, dan proyek pengembangan pintar terintegrasi skala besar seperti inisiatif Sidewalk Labs yang dihentikan di Toronto.
“Saat ini, keterlibatan dan kepercayaan masyarakat sangat penting untuk menetapkan prioritas kota pintar ketika mengadopsi alat dan proses yang dirancang untuk masyarakat,” kata Clark. Satu masalah dengan “techlash” ini adalah bahwa hal itu telah mendorong pandangan teknologi yang “sangat ekstrem dalam satu atau lain cara,” kata Lightman. “Yang saya khawatirkan adalah gagasan bahwa semua pengenalan wajah itu buruk. Dan ini adalah pemikiran yang sangat hitam dan putih,” katanya.
Di bagian depan kendaraan yang terhubung dan otonom, misalnya, perubahan peraturan dan pengangkatan berat dari pembangunan konsensus telah memperlambat kemajuan, kata Tampa, Florida, Manajer Mobilitas Cerdas Brandon Campbell dalam menanggapi survei. “Kami masih melihat kemajuan, tetapi lima tahun yang lalu, industri mungkin memiliki aspirasi yang terlalu optimis untuk garis waktu pematangan teknologi,” katanya.
Portland sekarang juga fokus pada “membangun kembali kepercayaan” dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dasar untuk pekerjaan kota pintarnya, kata Martin. Ia sedang mengembangkan kebijakan baru dengan berbagai komunitas yang kurang terwakili yang memberikan landasan untuk penggunaan data dan teknologinya, seperti kebijakan yang memastikan teknologi pengawasan, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan tidak membahayakan hak-hak sipil dan kebebasan, katanya.
“Menurut kami [proses membangun kembali kepercayaan] dimulai dengan keterlibatan masyarakat, pengembangan kebijakan, dan sistem baru untuk mengatur data dan teknologi,” kata Martin. “Keadilan digital menuntut lebih banyak transparansi, akuntabilitas, dan akses ke sumber daya, literasi, informasi, dan pengambilan keputusan di bidang teknologi dan informasi.” Perubahan akan datang juga sebagai akibat dari pandemi.
Di Philadelphia, di mana seperempat populasi berada pada atau di bawah tingkat kemiskinan federal, sehingga kesetaraan dan inklusi sangat penting untuk semua percontohan dan proyek SmartCityPHL. Pandemi telah membuat pendekatan kota pintar yang berpusat pada kebutuhan masyarakat menjadi lebih mendesak.
Kesalahpahaman terbesar tentang kota pintar adalah bahwa teknologinya sudah matang dan siap digunakan. Sebenarnya, ada banyak potensi bagus di luar sana. Hal yang ingin kita lihat adalah bagaimana kita menyebarkan [teknologi] secara efektif sehingga orang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti hal kecil yaitu meningkatkan efisiensi transportasi? Maka dari itu kita perlu mengevaluasi kembali dan menata kembali tujuan smart city pasca pandemi melanda.
Penulis : Diva Maharani | Illustrator : Akbar Nugroho
Leave a Reply